• Selamat Datang Di Website Bappeda Kab.Paser

images

KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH di KABUPATEN PASER

Rapat Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser Tahun 2019, Senin (19/8) di Ruang rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser dihadiri oleh Wakil Bupati Paser, Sekretaris Daerah, Plt.Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, Kepala BAPPEDA Paser serta Perwakilan Perangkat Daerah dan Tenaga Pendamping Desa.

Wakil Bupati Paser H.Kaharuddin,SE membuka acara yang dalam sambutanya menegaskan, kemiskinan adalah masalah klasik yang dihadapi sebagian besar negara berkembang, serta merupakan salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Karena itu menurutnya, memiskinan tidak saja terbatas pada materi, tetapi juga sosial, ilmu, moral dan spritual. “Kemiskinan adalah permasalahan yang mendesak, dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang jitu dan terpadu, menyeluruh dari berbagai sisi, serta memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak,”. strategi telah direncanakan dan ditetapkan Bappeda Paser untuk penanggulangan kemiskinan yang mengacu kepada peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang penanggulangan kemiskinan dan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dari Paparan Narasumber yang disampaikan Oleh Drs. Hariyo Santoso, Plt. Kepala Bappeda Provinsi mengatakan bahwa  Penanggulangan Kemiskinan Daerah sangat berkaitan erat dengan keikutsertaan Pemerintah dalam berkomitmen mensukseskan pencapaian goals SDGs sebuah kesepakatan pembangunan Manusia antara bangsa di dunia. Serta memiliki keterkaitan juga dengan  pencapaian pembangunan manusia.

Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan daerah, setiap daerah diharapkan memiliki SPKD atau dokumen lima tahun  yang  berisi arah strategi daerah dalam menanggulangi  kemiskinan di daerah masing masing sebagaimana ketentuan perundang undangan.  Jika SPKD merupakan pedoman penyusunan RPJMD dalam mengintergrasikan program kegiatan  yang berkaitan dalam penanggulangan kemiskinan. Perlunya komitmen antara  antar tingkat pemerintahan antara pusat, provinsi daeran derah serta kerja sama lintas sektor di daerah.  Selain itu  untuk mengukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu di lakukan monev dan pelaporan  baik Perangkat daerah ke Bupati melalui Bappeda.

Kepala  Bappeda H.Muksin,SS,MA menyampaikan keberhasilan Penanggulangan kemiskinan di daerah sangat  ditentukan berfungsi dan aktifnya Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah.  Secara umum program program yang terkait dalam menanggulangi kemiskinan yaitu  program perlindungan Sosial,, Pemberdayaan masyarakat, bantuan stimulan  kepada usaha micro kecil menengah dan program program lainnya yang relevan.  Kepala Bappeda, selaku Narasumber kedua mengingatkan bahwa dalam pertemuan  mendatang sebagai tindak lanjut diharapkan setiap perangkat daerah sudah mempersiapan program kegiatan masing masing yang terkait sesuai dengan tugas fungsinya  untuk dipresentasikan.


TAG

Tinggalkan Komentar