• Selamat Datang Di Website Bappeda Kab.Paser

images

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Nunu Anugrah (kiri) Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan AntarLembaga Pusat dan Daerah KLHK (tengah), dan Suryanto Kepala Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan (paling kanan), saat Pembukaan Raker Lingk

Kualitas Lingkungan Hidup di Kalimantan Capai 71,33 Persen

BALIKPAPAN – Untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang menjaga kualitas lingkungan hidup dan kehutanan khususnya di regional Kalimantan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, menggelar Rapat Kerja di Balikpapan.

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Nunu Anugrah, mengungkapkan, Kalimantan berkontribusi langsung dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan nasional.

“Setidaknya kurang lebih 29% luas sumberdaya hutan Indonesia berada di pulau ini, serta kurang lebih 63,71% jumlah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam pada 2017,” jelasnya di sela kegiatan raker yang dihadiri lima provinsi di Kalimantan, Rabu (10/7/2019).

Pulau Kalimantan juga memiliki nilai strategis, memiliki ekosistem lintas batas negara sehingga menjadi perhatian internasional.

Akan tetapi menurutnya, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di Ekoregion Kalimantan belum menunjukkan fenomena pemanfaatan yang mendukung upaya pelestarian. Hal ini terlihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

“Nilai IKLH menjadi salah satu sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK Tahun 2015-2019. Nilai rata-rata IKLH Ekoregion Kalimantan Tahun 2018 adalah 71,33. Nilai ini lebih tinggi dari target IKLH Nasional yang berada di angka 65,14,” sebutnya.

Selain perumusan pembangunan lingkungan hidup, Nunu mengatakan, dalam raker ini juga akan membahas isu strategis lainnya yaitu isu ketersediaan air yang menjadi penting di wilayah Kalimantan.

“Berdasarkan SK Menteri LHK No. 297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, suplai air di wilayah Kalimantan dapat mendukung jumlah penduduk 792.178.476 jiwa. Pemanfaatan jasa lingkungan hidup penyedia air secara agregasi diindikasikan belum terlampaui. Namun isu kualitas air yang semakin tercemar seiring tutupan hutan yang semakin berkurang dianggap sebagai pemicu menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kalimantan,” terangnya.

Dengan demikian konteks pengendalian pembangunan dari perspektif lingkungan hidup dan kehutanan sangat urgen dilakukan.

Oleh karena itu, KLHK melalui Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan berupaya memastikan fungsi-fungsi lingkungan hidup berlangsung antara lain melakukan penyusunan kajian inventarisasi daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta rencana pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

“Untuk memantapkan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dapat berjalan sesuai yang direncanakan, maka pada Rapat Kerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Kalimantan kali ini diharapkan dapat dirumuskan dan disepakati upaya-upaya pengelolaan sumber daya alam secara optimal,” ulas Nunu Anugrah.

Pihaknya berharap dalam kegiatan raker tersebut juga terbentuk sinergitas para pihak dan antarprogram dalam pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan di Ekoregion Kalimantan. Terbangunnya komitmen para pihak serta disepakati dan dirumuskan dalam rekomendasi demi terciptanya pembangunan berkelanjutan.

“Perencanaan program yang konkret dan menjawab permasalahan, output yang terukur serta dapat menjawab isu lokal maupun nasional (strategis) diselaraskan dengan rancangan RPJMN 2020-2024,” tutupnya.Dari Bappeda Kab.Paser dihadiri oleh Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapak Fikri Jufri, SP.MP beserta staf.



TAG

Dipost Oleh Admin Bappeda

Janganlah mengeluh untuk tangan yang belum bisa menggapai bintang dilangit, tapi Bersyukurlah untuk kaki yang masih dapat menginjak bumi...

Tinggalkan Komentar