• Selamat Datang Di Website Bappeda Kab.Paser

images

Paser Perlu Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas

Perencanaan pembangunan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Paser. Tapi  untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa hal yang tampaknya harus dibenahi. Sebagai langkah perbaikan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Melalui Penerapan Permendagri nomor 86 tahun 2017.

 Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekda) Paser Aji Sayid Fatur Rahman yang dalam hal ini mewakili Bupati Paser, serta tampak Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir dalam sosialisasi tersebut.

Fatur Rahman menilai kalau saat ini pembangunan di Paser terhitung sangat boros dan tidak terarah. "Setiap tahun pembangunan di Kabupaten Paser terhitung sangat boros, namun hasilnya tidak tampak dan tidak dirasakan oleh masyarakat, sehingga kita perlu melakukan perbaikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan." Ujar Fatur.

 Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini merupakan satu langkah perbaikan ke arah positif, dengan mengundang narasumber langsung dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Pusat Republik Indonesia, Ir.Agusteno Siburian M. SI Dari.

 "Tentunya dengan ada kegiatan ini sangat membantu pemerintahan Kabupaten Paser, terutama untuk me-manage keuangan agar lebih efisiensi, evaluasi terhadap pencapaian atas indikator yang telah ditetapkan juga harus dilakukan. di setiap OPD memiliki indikator pencapaian. Jadi dalam evaluasi kita hanya perlu mengetahui sudah sampai dimana kesuksesan OPD tersebut tercapai," jelas Fatur.

 Di bagian lain, Agusteno Seburian selaku nara sumber sekaligus pembicara dalam kegiatan itu, menyebutkan saat ini kebanyakan daerah memiliki Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bagus, namun pelaksanaannya kurang tepat.

 "Seharusnya dalam penyusunan RPJMD yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten harus tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Sehingga tidak terjadi ketimpangan pada perencanaan anggaran baik oleh kabupaten ataupun oleh provinsi. Permendagri nomor 22 tahun 2018 ini merupakan pedoman untuk menyusun RKPD tahun 2019, sehingga dengan disosialisasikan sejak saat ini akan memudahkan OPD dalam melakukan RKPD-nya masing-masing," beber Agus.

 


TAG

Dipost Oleh Admin Bappeda

Janganlah mengeluh untuk tangan yang belum bisa menggapai bintang dilangit, tapi Bersyukurlah untuk kaki yang masih dapat menginjak bumi...

Tinggalkan Komentar