• Selamat Datang Di Website Bappeda Kab.Paser

images

Penyususnan rencana kegiatan dan cakupan program intervensi konvergensi percepatan penurunan stunting Kabupaten Paser

Pada hari Rabu, Tanggal 08 Mei 2019 Di ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Paser telah diselenggarakan rapat koordinasi aksi 2 penyususnan rencana kegiatan dan cakupan program intervensi konvergensi percepatan penurunan stunting Kabupaten Paser yang dihadiri oleh OPD yang terkait dan dimoderatori oleh Kabag Kesra.

Sambutan Bupati yang diwakili oleh Asisten Kesra, dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Dinas Kesehatan terkait kebijakan stranas, pencegahan dan  penanggulangan stunting.

Paparan berikutnya dari Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  Bappeda Kabupaten Paser terkait hasil analisa situasi penetapan desa lokus stunting dan rencana aksi penyusunan Rencana kegiatan pencegahan stunting Kabupaten Paser Tahun 2020.

Tanggapan, masukan dan saran  dari Dinas pemberdayaan Masyarakat desa di wakili oleh Bapak Zulkarnain tentang :  kegiatan posyandu yang telah dilaksanakan setiap bulan anggaran untuk operasional kegiatannya dapat menggunakan dana desa karena setiap  desa itu sudah menganggarkan untuk kegiatan posyandu tersebut sehingga hanya menambahkan pemanfataan untuk  pencegahan stunting. Selain itu dibawah koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa telah ada tenaga Kader Pembangunan Manusia ( KPM )  yang di danai oleh kementrian Desa . Peraturan  Permendagri  juga disebutkan  untutk penggunaan dana desa untuk bidang kesehatan  tidak di batasi hanya saja Para Kepala Desa untu penggunaan anggaran desa untuk kesehatan tidak sesuai ketentuan dikarenakan Kepala Desa masih ragu untuk mengalokasikan dana desa untuk bidang kesehatan. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat menyarankan dibuat surat edaran dari bupati yang mengistruksi ke seluruh desa agar memasukkan anggaran 2020 untuk pencegahan stunting. Program partispasi masyarakat dalam membangun desa  berkaitan dengan kegiatan yang juga menjadi tupoksi PKK Kabupaten.  Dapat melakukan pembinaan SDM termasuk kader-kader posyandu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk rencana kegiatan 2020 adalah revitalisasi posyandu, memastikan desa untuk menggangarkan kegiatan pencegahan stunting melalui  Dana Desa  (Sumber APBN)  dan  Anggaran Dana Desa (Sumber APBD) disertai dengan  surat edaran dari Bupati, walaupun sebenarnya peraturananya  sudah jelas di Permedagri di bidang 3.

Tanggapan dari kabag kesra selaku moderator menggaris bawahi perlu adanya kerjasama antara puskesmas dan pemerintahan desa terkait dalam megoptimalkan posyandu baik dari segi pengangaran maupun untuk tingkat partisifasi masyarakat.

Ketahanan Pangan dari Kemenpan beberapa tahun lalu hanya 2 lokus stunting yaitu penajam dan Kutai barat, Dinas Ketahanan Pangan sebenarnya  ada kegiatan peta kerawanan pangan, dimana hasil analisa Ketahanan Pangan Di Kabupen Paser ditetapkan  79 desa  yang rawan pangan yang disusun oleh tim dari berbagai OPD terkait  temasuk statistik. Pola Pangan Harapan (PPH) diharapkan persentasenya 100 tapi  untuk 2018 paser hanya  74,9%  kaitan dengan masyarakat tidak menkonsumsi makanan tidak beragam, rerata konsumsi sayur dan buah hanya 2 persen.

Dinas  Ketahanan Pangan ada program bantuan dari pusat untuk kegiatan Kawasan Runah Pangan Lestari ( KRPL)  yang dilaksanakan oleh wanita tani dan syaratnya KWT tersebut harus terdaptar di aplikasi KWT. Di Kabupaten Paser tidak semua KWT yang ada sudah terdaftar hanya KWT Kecamatan Long Ikis (Desa Padang Jaya) dan Muara Samu yang terdaftar dipusat dan karena sudah terdaftar sehingga berikan dana untuk dapat dipergunakan  menanam sayur dan lainya  dan jika sudah panen hasilnya  boleh dijual oleh masyarakat dengan tujuan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.  Dinas  Ketapang siap akan menggunakan dana yang ada Kementrian untuk pencegahan stunting.

Kegiatan lainnya adalah Pengawasan keamanan pangan dengan menggunakan test apakah bahan tersebut mengandung pestisida, di Paser penggunaan Pestisida banyak hanya saja hasil test tersebut belum dapat dipublikasikan secara umum mengingat data belum dilakukan verifikasi ulang karena kendala alat yang belum standart.

Dinas koperasi dan Usaha Kecil menengah perlu dipetakan dulu  apa penyebab dari stunting tersebut sehingga pencegahan spesifik yang dialkukan Dinas kesehatan maksimal dan pencegahan sensitive dilakukan OPD dapat terarah dan tepat sasaran. Kegiata Tahun 2020  ada beberapa pelatihan keterampilan perempuan dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga.

Dinas Perikanan berhubungan dengan daya saing sehingga kegiatannya penyuluhan dan peningkatan konsumsi makan ikan  dan mengaktifkan kembali kegiatan gemarikan.

Dinas Tata Ruang dan PU beberapa program tidak hanya stunting tapi untuk semua masyarakat terkait pemenuhanan air  bersih.

Dari Dinas Perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan Kabupaten Paser  terkait penurunan stunting  Pamsimas

Dinas Pemberdayaan perempuan kita perlu melakukan pencegahan atau pembinaan khusus agar tidak terjadi stunting, untuk itu  dari BKKBN ada beberapa kegiatan  adalah ;

  1. Bina keluarga balita (BKB) dengan dana DAK dimana BKB ini wajib ada  di kampung KB
  2. Dari segi ekonomi Peningkatan Keluarga sejahtera usaha kecil-kecilan sehingga bisa meningkatan pendapatan keluarga
  3. PIK remaja sehingga mereka dapat mempersiapkan mereka untuk peningkatan pengetahuan atau bekal mereka sebelum berkeluarga. Selain itu ada 11 kampung KB di Kabaupaten paser yang sudah terbentuk dengan pembentukan TriBina (Bina keluarga balita, Bina remaja dan Bina Lansia).

Dinas Pertanian menanggapi terkait KWT ada asumsi di kelompok Tani legalitas kalau mau dapat bantuan baru mengurus perizinan, diharapkan KWT yang terdapat di pusat dapat mendukung penurunan stunting. Kegiatan sosialisasi pangan asal hewan sebagai asupan protein untuk pencegahan stunting dan sosialisasi penanganan bahaya penggunaan pestisida

PKK Kabupaten Paser hanya menggaris bawahi tentang penaganan spesifik dan  sensitive serta  ada beberapa saran yang disampaikan Tim penggerak  PKK bahwa sudah berkoordinasi dengan Pemberdayaan Masyarakat desa terkait dasa wisma yang perlu di aktifkan kembali dalam rangka  penanganan dan pencegahan stunting. 

Dinas sosial akan mengucurkan pangan non tunai akan menjadi kartu combo untuk ditukarkan di warung-warung. Ada 14.868 di bagi 144  kuato untuk penerima bantuan langsung Tunai dan sudah  terakomodir dengan BPJS.

Kasubag Kesra lebih diefektifkan lagi untuk pemanfataan TTD untuk rematri, bumil dan peningakatan kegiatan preventif dan promotif. Pemberian penyuluhan di posyandu disesuaikan dengan menu seimbang termasuk  pentingnya IMD , pemberian AE sangat kait eratan dengan pencegahan stunting.

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH)  bergerak bantuan sosial dan menyentuh bagian kesehatan dan gizi meliputi dari PAUD, akses air bersih, pemantauan bumil dan balita. Sistem di PKH kalau ada ibu hamil untuk koordinasi dengan puskesmas untuk mengajak bumil mengikuti  pelaksanaan ibu hamil.  Untuk Kecamatan Kerang ada 13 desa yang didampingi untuk menciptakan generasi sehat. Kegiatannya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau Family Development sesson (FDS), PKH ada sejak 2013 yang merupakan dana dari kemetrian Sosial.

Kasubbid Kesehatan dan Kesejahteraan sosial Bappeda melihat aksi 1 dan aksi sehingga perlu   dibuat kesepakatan agar OPD terkait memasukkan kegiatan yang berkontribusi pencegahan stunting di penganggaran 2020 untuk dijadikan renja  OPD masing-masing.

Kabid Perekonomian SDA Bappeda segera dibuat surat edaran terkait penganggaran semua desa menganggarkan untuk KRPL ini hingga untuk KWT yang belum terdaftar dapat difasilitasi untuk didaftarkan di pusat sehingga  termasuk didalamnya untuk sektor  perikanan untuk lebih dimaksimalkan terutama  kegiatan diversifikasi olahan ikan menjadi nugget dll sehingga menjadi hasil olahan yang digemari masyaarakat sehingga dapat meningkatkan konsumsi ikan dan akhirnya   income pendapatan keluarga.


TAG

Tinggalkan Komentar